
BANJARMASIN, shalokalindonesia.com– Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk segera merealisasikan pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seruan ini disampaikan menyusul adanya regulasi yang telah mengatur pemberian tunjangan tersebut, namun hingga saat ini implementasinya belum terealisasi.
Para dosen menilai bahwa tukin merupakan hak yang semestinya mereka terima sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Namun, keterlambatan pencairan tukin ini telah memunculkan keresahan dan berdampak pada motivasi kerja dosen di lingkungan Poliban.
“Kami merasa pemerintah perlu lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan dosen. Regulasi terkait tukin ini sudah ada, tetapi realisasinya seperti berjalan di tempat.
Tukin ini bukan hanya sekadar insentif, tetapi juga menjadi bentuk dukungan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kerja,” ungkap salah satu dosen yang enggan disebutkan namanya.
Regulasi yang mengatur tukin dosen telah disahkan sejak beberapa waktu lalu, namun informasi terkait mekanisme pencairan dan jadwalnya masih belum jelas.
Kondisi ini menjadi ironi mengingat peran dosen sebagai garda depan dalam mencetak sumber daya manusia unggul untuk pembangunan nasional.
“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki banyak prioritas, tetapi perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan dosen, seharusnya menjadi salah satu fokus utama,” tambah dosen tersebut.
Selain itu, dosen Poliban menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan akademisi untuk membahas masalah ini. Mereka berharap adanya keterbukaan dari pihak terkait untuk memberikan kejelasan mengenai progres pencairan tukin ini.
“Kami siap berdialog untuk mencari solusi bersama. Yang kami inginkan hanyalah kejelasan dan kepastian,” tegas seorang dosen lainnya.
Kondisi ini juga menjadi perhatian para pimpinan Poliban. Mereka mendukung aspirasi para dosen dan berharap pemerintah dapat segera merespons dengan langkah konkret.
“Kami selalu mendorong dosen untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka. Namun, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sama agar keseimbangan hak dan kewajiban ini dapat terwujud,” ujar salah satu pimpinan Poliban.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kemdiktisaintek belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan ini. Para dosen Poliban berharap ada tindak lanjut yang cepat dan transparan agar permasalahan ini dapat diselesaikan.
“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi, sehingga kami bisa fokus bekerja tanpa beban pikiran,” tutup salah seorang dosen.
Permasalahan pencairan tukin ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan dosen dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
Dengan adanya solusi yang tepat, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan kesejahteraan tenaga pendidik yang lebih baik. (rls)