BANJARMASIN– Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite dan Press Conference ALCo di Aula Barito Lantai 2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan.
Kegiatan dibuka dengan Sambutan dari Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan ekonomi fiskal dan Regional Kalimantan periode sampai Agustus 2023 oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Syafriadi.
“Saya sampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin sampai dengan saat ini. Komitmen kami untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap stakeholder dan masyarakat melalui adanya press conference. Hal ini guna dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait atas keterbukaan informasi,” ujar Suahasil Nazara dalam sambutannya.
“Indonesia termasuk yang mampu menjaga inflasi. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang perlu kita waspadai adalah ekspor dan impor kita. Kita masih memiliki ekspor lebih besar daripada impor selama 40 bulan berturut-turut. Kinerja pasar keuangan Indonesia masih kuat, rupiah masih apresisasi hingga saat ini,” lanjutnya.
Sampai dengan periode bulan Agustus 2023, kinerja makro ekonomi di Kalsel masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 4,96 % secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yaitu antara 4,40% s.d. 5,20%, tetapi lebih rendah dari capaian nasional yang mencapai 5,17%.
Tingkat inflasi di Kalsel pada bulan Agustus 2023 masih terkendali dengan baik. Inflasi di Kalsel tercatat sebesar 4,36% (yoy), di atas rata-rata nasional yang mencapai 3,27% (yoy) dan juga yang tertinggi dibandingkan regional Kalimantan. Namun, secara month to month mengalami deflasi sebesar 0,004%.
Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain yaitu beras, bensin, rokok kretek filter, angkutan udara, ikan gabus, dan cumi-cumi asin. Sedangkan yang menahan laju inflasi antara lain bawang merah, beras, dan pepaya.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Kalsel mendapatkan apresiasi dengan menerima Penghargaan Anugerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Regional Kalimantan dari Presiden RI. Di samping itu, Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan masuk sebagai nominasi TPID Terbaik Tahun 2023 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.
Penurunan ekspor disebabkan penurunan volume ekspor dari produk batu bara, sedangkan impor turun karena tidak ada permintaan terhadap spare part mobil dan kapal seperti periode sebelumnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Kalsel yang membaik, berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas dan kapasitas perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui penyaluran kredit usaha.
Kalsel merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 se- Indonesia dengan tingkat kemiskinan 4,29% atau di bawah persentase kemiskinan nasional sebesar 9,36%. Tingkat ketimpangan Kalsel sebesar 0,313 berada di bawah Tingkat Ketimpangan Nasional sebesar 0,388 termasuk dalam kategori rendah (berada di bawah koefisien gini 0,4).
Penerimaan Negara Hampir Mencapai Target, Belanja Negara Terus Diakselerasi Kinerja APBN wilayah Kalsel sampai dengan 31 Agustus 2023 masih terjaga dengan masih kuatnya pertumbuhan penerimaan dan realisasi belanja.
Hal ini ditunjukkan dengan total pendapatan negara yang mencapai Rp16,24 triliun dari target sebesar Rp17,83 triliun atau sekitar 91,10% dari target. Pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus 2023 ini tumbuh 25,91%.
Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh.
Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Penerimaan dari Bea dan Cukai sampai dengan 31 Agustus 2023 telah mencapai Rp373,13 miliar atau sekitar 75% dari target yang ditetapkan.
Selanjutnya, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,11 triliun, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 35,81%. Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp252,22 miliar dari total realisasi PNBP atau sebesar 22,63%.
Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekkes Banjarmasin. Realisasi PNBP Kekayaan Negara 17,58% atau 88,78% dari target.
Tiga besar Kementerian/Lembaga (K/L) yang kinerja penyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan, BPKP, dan Kementerian Perindustrian.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 22,70%. Realisasi belanja dalam rangka persiapan PEMILU sampai dengan 31 Agustus 2023 ini, untuk KPU sebesar
60,90% dan BAWASLU sebesar 50,27%.
Dalam hal pengelolaan aset negara, sampai dengan 3 Agustus 2023 ini, Kementerian Keuangan telah mengelola aset negara dengan total nilai sebesar Rp41,45 T dalam 13.983 NUP (Nomor Urut Pendaftaran). Sebagian besar aset yang dikelola adalah berupa tanah (71%), kemudian gedung dan bangunan, jalan jembatan, bangunan air, instalasi jaringan dan rumah negara.
Kinerja APBD: Penyaluran Dana Desa Peringkat 7 Nasional.
Kinerja APBD Regional Kalsel sampai dengan 31 Agustus 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,48 triliun atau sekitar 64,01% dari target.
Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,41 triliun, Pendapatan Transfer Rp15 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp46,49 miliar. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar Rp16,17 triliun atau sekitar 51,10%
. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp10,96 triliun, Belanja Modal Rp2,33 triliun, Belanja Tak Terduga Rp21,76 miliar, dan Belanja Transfer sebesar
Rp2,86 triliun.
Kabupaten Balangan mencapai realisasi Penyaluran Belanja Transfer ke Daerah tertinggi
di wilayah Kalsel dengan prosentase sebesar 74,47% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Tanah.Bumbu.
Khusus untuk realisasi DAK Fisik di Kalsel telah terealisasi sebesar 31,67% atau Rp362,32 miliar
dengan capaian tertinggi pada Kabupaten Barito Kuala dan yang terendah pada Kota Banjarmasin.
Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp1,61 triliun atau 68,90%. Realisasi DAK Non Fisik ini antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan, Kesehatan dan Tunjangan Guru ASN Daerah. Sedangkan realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Agustus 2023 telah tersalurkan sebesar Rp1,1 triliun atau 76,04% dari pagu. Kalsel menempati peringkat ke 7 Nasional dalam penyaluran Dana Desa.
Pembangunan Infrastruktur Jalan Harus Ditingkatkan Untuk Picu Sektor Produktif Kalsel.
Jika dikaitkan Belanja APBD dengan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu belanja untuk pembangunan jalan didominasi APBD Pemprov hingga Rp234,91 miliar (s.d. 31 Juli 2023).
Angka ini lebih tinggi 56,31% dari capaian periode yang sama tahun lalu. Belanja untuk peningkatan jalan didominasi APBD Pemkab/Pemkot hingga Rp465,98 miliar (sampai 31 Juli 2023). Angka ini lebih tinggi 46,28% dari capaian periode yang sama tahun lalu. Belanja untuk pemeliharaan jalan didominasi APBD Pemkab/Pemkot hingga Rp50,89 miliar (s.d. 31 Juli 2023).
Angka ini lebih tinggi 9,15% dari capaian periode yang sama tahun lalu. Belanja pembangunan jalan, peningkatan jalan, dan pemeliharaan jalan masing-masing berkontribusi sebesar 31,25%, 61,98%, dan 6,77% dari total realisasi belanja jalan. Secara keseluruhan, belanja pembangunan jalan di Kalsel masih lebih rendah dari belanja peningkatan jalan, namun lebih tinggi dari belanja pemeliharaan jalan. Dari data ini, perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk memicu sektor produktif di Kalsel.
Peran dan Upaya Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah Pemerintah sebagai Pembina Keuangan daerah perlu memperkuat program berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selain itu, pemerintah perlu mengakselerasi penyediaan sistem perpajakan modern. (shalokalindonesia.com/na)
Editor: Erma Sari, S. Pd