SHALOKAL.INDONESIA, BANJARMASIN-Arsitektur APBN saat ini diharapkan tetap optimis namun waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi risiko global yang masih penuh ketidak pastian.
Sampai dengan akhir November 2022, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan
menunjukkan kondisi yang baik dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat inflasi yang terkendali.
Kakanwil Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah,
pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 % ( y-o-y) yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi.
Baca Juga:
“Inflasi pada bulan November 2022 tercatat sebesar 0,40 % ( mto-m ), lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0.25 %,” ujarnya, jumat (23/12/2022).
Kata dia, beberapa penyumbang
utama inflasi di Kalimantan Selatan adalah bahan pangan terutama beras lokal, ikan haruan (gabus), tomat, telur, dan bawang merah. Sedangkan yang menahan laju inflasi adalah daging ayam, cabai merah, bayam, mangga, dan timun.
“Dari sisi neraca perdagangan Kalimantan Selatan, pada bulan November 2022 terjadi
peningkatan surplus sebesar 6.51 % dari bulan sebelumnya atau ada peningkatan sebesar US $ 0,11 juta. Dari sisi moneter terutama pergerakan suku bunga saat ini diarahkan untuk menahan potensi inflasi yang begerak naik. Oleh karena itu, suku bunga dinaikkan oleh Bank Indonesia sebesar 50 bps menjadi 5,25 %, ” jelasnya.
Baca Juga:
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat lapis bawah akibat inflasi yang bergerak naik, pemerintah sampai akhir November 2022 masih memberikan bantuan dalam berbagai bentuk di wilayah Kalimantan Selatan antara lain : BLT BBM sebesar Rp56,30 miliar kepada
187.681 penerima, BLT Dana Desa Rp528,59 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 penerima, dan BSU sebesar Rp130,04 miliar untuk 216.727 penerima, serta untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2% DTU telah direalisasikan sebesar Rp. 46,93 milyar dari alokasi dana sebesar Rp.161,98 milyar.
Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 % DTU, pemda yang mempuyai
realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan realisasi sebesar Rp. 12,83 miliar sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut dan Pemkot Banjarmasin.
Sedangkan pemda yang mempunyai
realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 % atau dengan nilai rupiah sebesar Rp. 5,9 miliar.
Baca Juga:
Disamping dana bantuan di atas, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta untuk pengendalian dampak inflasi di desa adalah yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT Desa. Sedangkan untuk mendorong pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah telah diimplmentasikan kebijakan dana
insentif daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi.
Pada periode bulan Mei – Agustus 2022 yang lalu, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 10,68 miliar karena telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 % pada bulan Mei menjadi 4, 36 % pada bulan Agustus 2022. (SI)
Editor: Erma Sari, S.Pd
Ket foto: Kakanwil Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah (foto: SI)
Baca Juga:
Baca Juga:
