BALANGAN, shalokalindonesia.com – Dalam suasana demokratis yang penuh semangat, Rapat Pleno Terbuka di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, digelar dengan tujuan utama untuk mencocokkan data dari PPS ke PPK, didampingi oleh PKD dan Panwascam.
Acara ini berlangsung pada Rabu, 7 Agustus 2024 di Aula Kecamatan Tebing Tinggi.Rapat pleno ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua KPU Ahmad Turjani beserta anggota, Ketua PPK Porwanto dengan timnya, seluruh PPS se-Kecamatan Tebing Tinggi, Bawaslu Balangan yang diwakili oleh Nasrullah, Ketua Panwascam Tebing Tinggi, dan perwakilan dari Polri serta HP2H.
Ketua PPK Kecamatan Tebing Tinggi, Porwanto, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.
Baca Juga:
Porwanto secara resmi membuka rapat pleno terbuka ini.
Selama rapat, beberapa permasalahan di lapangan diangkat, seperti selisih hasil coklit.
Porwanto menjelaskan bahwa kesalahan seperti ini terjadi saat pemilih tercatat di TPS yang salah, namun hal ini telah diperbaiki oleh PPK dan dinyatakan sah.
Baca Juga:
” Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, hanya dua desa yang mengalami selisih, yang telah disinkronkan kembali oleh anggota PPK,” jelasnya.
Christiano Doni, Ketua Panwascam Tebing Tinggi, juga memberikan klarifikasi terkait selisih coklit di salah satu desa.
Ia menyebutkan bahwa terdapat satu orang yang tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga terjadi pengurangan jumlah pemilih.
Baca Juga:
Terpisah, Abdul Wahhab, Kordiv HP2H, menegaskan pentingnya bukti TMS untuk menghindari kesalahpahaman antara PPS dan PKD.
Ia berharap hasil rapat pleno ini dapat memudahkan pengawasan, baik di lapangan maupun secara administratif.
“Dengan hasil rapat pleno terbuka ini, semoga tidak ada lagi kesalahan dalam pencoklitan maupun hasil lapangan di masa mendatang,” tambahnya.
Baca Juga:
Melalui kegiatan ini, diharapkan transparansi dan akurasi data pemilih dapat terus ditingkatkan, guna menjamin kelancaran dan keadilan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati mendatang.(shalokalindonesia/Rahmad Sidikin)
