
BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan menggelar diskusi politik dengan mengangkat tema trend dan tantangan di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalsel di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu (6/9/2023).
Terpantau media ini, peserta yang berhadir dari perwakilan partai politik, para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dan awak media berhadir dalam kegiatan ini.
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa menyampaikan, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri Peserta Pemilu.
“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ” jelasnya.
Ia menambahkan, tahapan selanjutnya dari Pemilu 2024 menunggu dari masing-masing parpol untuk menggantikan calegnya, tentu itu harus dari persetujuan DPPnya.
“Kita juga menunggu surat pengunduran bacaleg dari instansi atau ASN, paling lambat 3 Oktober sehingga pada saat penetapan DCT tidak ada lagi sangkut paut dengan instansi atau pemerintah, ” katanya.
Ia menjelaskan, sekarang diperbolehkan Bacaleg melakukan sosialisasi diri saja dan dilarang untuk kampanye ataupun mengajak memilih.
Sementara itu, Direktur Politician Academy, Boggas Chandra menyampaikan, sesuai data yang kita sajikan data, para bacaleg yang menggunakan politik uang tidak selamanya menghasilkan jadi pemenang.
“Begitu juga dengan pertahana, pendatang baru ataupun pemain baru, semua ada berkesempatan untuk menang atau terpilih menjadi caleg sesuai dengan strategi masing-masing, ” terangnya.
Ia menjelaskan, tantangan yaitu menggait anak-anak muda, memerangi politik uang agar tidak menyebar yang sudah menjadi tradisi di masyarakat kita.
“Harus cerdas bermain media sosial agar menggait pemilih anak muda atau milineal, ” jelasnya.
Selain itu, pileg, pilpres dan pilkada dilakukan ditahun yang sama, ini merupakan tantangan terbesar bagi KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan.
“Adanya pemanfaatkan black campaign, hoax, fitnah di media sosial yang semakin marak dan maraknya politik uanh dan vote bullying, ” cetusnya. (shalokalindonesia.com/na)
Editor: Erma Sari, S. pd