JAKARTA, shalokalindonesia.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. Setelah berhasil meraih predikat “Menuju Informatif” pada 2023, tahun ini Pemprov Kalsel kembali berpartisipasi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, bersama Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, menyampaikan presentasi mengenai kebijakan dan strategi Pemprov Kalsel dalam menjamin akses informasi publik yang luas.
“Kami memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi Pemprov Kalsel dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta dukungan kepada Komisi Informasi daerah untuk memperkuat peran masyarakat dalam akses informasi,” kata Muslim kepada Abdi Persada FM.
Baca Juga:
Muslim berharap agar pencapaian Pemprov Kalsel selama tiga tahun terakhir dapat dinilai secara objektif oleh tim penilai, mengingat indikator keterbukaan informasi telah menunjukkan hasil positif.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel, Nawang Wijayanti, yang turut hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Kalsel untuk keterbukaan informasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Terima kasih kepada Pemprov Kalsel yang terus mendukung keterbukaan informasi. Ini menjadi pekerjaan besar untuk membuka akses hingga ke desa-desa di seluruh Kalimantan Selatan,” ungkap Nawang yang didampingi komisioner KI Kalsel, Decky C. Kananto Lihu.
Baca Juga:
Presentasi ini dinilai oleh panel yang terdiri dari Komisioner KIP Gede Narayana Sunarkha, pemerhati keterbukaan informasi John Fresley, dan Astrid Debora, pemerhati keterbukaan informasi dan lingkungan. Tema uji publik kali ini mengangkat “Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik.”
Pemprov Kalsel terus berkomitmen untuk mengedepankan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. (rls)
Baca Juga:
