BALANGAN, shalokalindonesia.com – Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Bupati Balangan H Abdul Hadi dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Efisiensi belanja menjadi fokus utama setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan penyesuaian anggaran guna menjaga ketahanan fiskal nasional.
Kebijakan ini mempengaruhi struktur APBD Balangan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun.
Baca Juga:
Dengan adanya kebijakan efisiensi, anggaran daerah harus dikurangi sekitar Rp400 miliar.
Abdul Hadi mengakui bahwa langkah ini akan berdampak pada berbagai program, termasuk penataan ibu kota kabupaten, Paringin.
“Kita harus melakukan penyesuaian, terutama dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar tetap berjalan meskipun anggaran berkurang,” ujarnya.
Baca Juga:
Meski demikian, ada kabar baik yang dapat menjadi harapan baru. Kabupaten Balangan diproyeksikan mendapatkan tambahan dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang mencapai Rp500 miliar.
Dana ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Adaro Indonesia dan dapat membantu menutup kekurangan anggaran akibat pemangkasan belanja.
Dengan kombinasi efisiensi anggaran dan pemanfaatan DBH, Abdul Hadi optimistis dapat menjaga stabilitas pembangunan daerah dan tetap menjalankan program prioritas bagi masyarakat Balangan.
Baca Juga:
“Kita harus cermat dalam mengelola anggaran agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
(Shalokalindonesia.com/Sidiq)
Baca Juga:
