JOGYAKARTA, shalokalindonesia.com– Ketua DPRD Barito Kuala (Batola), Ayu Dyan, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/03).
Baca Juga:
Ayu Dyan hadir mendampingi Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, bersama Sekdakab H Zulkipli, dalam forum yang bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.
Dalam arahannya, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa kepala daerah harus berkomitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dana desa dan kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi.
Baca Juga:
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peran DPRD sangat penting dalam mengawal kebijakan daerah agar selaras dengan prinsip-prinsip good governance.
Baca Juga:
“Kami siap bersinergi dengan eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi di Batola,” tegasnya.
Ayu Dyan juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa, yang menjadi salah satu indikator utama dalam Monitoring Center Prevention (MCP) KPK.
“Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya akan mencegah korupsi, tetapi juga berdampak pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah,” tambahnya.
Baca Juga:
Dengan adanya Rakor KPK ini, Ketua DPRD Batola berharap komitmen antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan di Barito Kuala. (rls)
