BANJARMASIN, shalokalindonesia.com– Aksi simbolik digelar Lembaga Pengawal Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LPKPB) Kota Banjarmasin dengan membentangkan spanduk raksasa di atas Flyover Km 4,5 pada Selasa siang (06/05).
Aksi ini jadi sorotan publik karena menyoroti proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota yang menelan anggaran lebih dari Rp30 miliar di tengah situasi krisis pengelolaan sampah dan kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga:
Spanduk bertuliskan kritik tajam seperti “Audit dan Urut Tuntas!” dan “Anggaran Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin Baru Menghabiskan 30 M Lebih!” terbentang jelas dan menarik perhatian para pengendara yang melintas.
Ketua LPKPB, Chairil R, mengatakan aksi ini adalah bentuk keprihatinan terhadap arah pembangunan kota yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan warga.
“Kami menilai ada ketimpangan prioritas. Saat rakyat bergulat dengan persoalan sampah dan fasilitas dasar yang minim, justru dana besar digelontorkan untuk membangun rumah dinas baru,” tegasnya.
Baca Juga:
Tak hanya mengkritik kebijakan era wali kota sebelumnya, LPKPB juga secara khusus menyoroti Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dinas PUPR Kota Banjarmasin, yang dinilai sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan teknis dan pelaksanaan proyek tersebut.
Salah satu koordinator aksi, M. Rama Syarif, mempertanyakan sensitivitas para pejabat terhadap kondisi riil masyarakat.
“Di mana hati nurani Kepala Dinas PUPR? Seharusnya mereka mengarahkan pembangunan pada hal yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Kota ini darurat sampah, bukan darurat fasilitas mewah untuk pejabat,” ujarnya.
Baca Juga:
Aksi yang berlangsung damai ini disebut sebagai bentuk “alarm moral” terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap elitis dan tidak berdasar urgensi.
LPKPB menuntut adanya klarifikasi terbuka dari Dinas PUPR dan meminta transparansi anggaran pembangunan rumah dinas tersebut.
Tidak berhenti di aksi spanduk, LPKPB juga menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin pada Kamis (7/5) untuk meminta audit menyeluruh atas proyek rumah dinas yang mereka nilai bermasalah itu.
Baca Juga:
“Kalau tidak ada respon serius, kami akan terus bergerak. Ini bukan soal politik, ini soal kepedulian pada nasib kota ini,” pungkas Chairil.
(air)
