PELAIHARI, shalokalindonesia.co – Sebanyak 59 pemilik kapal nelayan berkumpul di Balai Desa Tabanio dalam rapat koordinasi yang membahas permasalahan penyaluran BBM subsidi jenis solar.
Dalam pertemuan ini, para pemilik kapal menyampaikan keluhan serta harapan agar pengelolaan BBM lebih tertib dan sesuai dengan rekomendasi resmi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).
Baca Juga:
Dalam forum yang dihadiri berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Tanah Laut H. Khairil Anwar, Ketua HNSI Hairudin, serta perwakilan dari kecamatan dan aparat keamanan, para nelayan menyampaikan tiga poin penting tuntutan:
1. Transparansi dan Ketertiban Pembayaran
Nelayan menolak sistem pembayaran “duit duluan” untuk pembelian solar subsidi. Mereka menekankan bahwa pembayaran harus sesuai waktu dan pengambilan, agar tidak terjadi lagi kasus membayar di bulan ini tapi BBM baru diterima di bulan berikutnya.
2. Jumlah Penyaluran Sesuai Rekomendasi
Nelayan meminta pengelola menyalurkan solar sesuai dengan jumlah rekomendasi, yaitu sebanyak 615 liter per kapal, bukan 540 liter seperti yang selama ini diterima.
Baca Juga:
3. Tanpa Biaya Tambahan di Luar Harga Resmi
Para pemilik kapal juga menuntut agar tidak ada pungutan tambahan selain harga resmi BBM subsidi yang telah ditentukan pemerintah.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan nelayan H. Yusdiansyah (H. Iyus) dan diketahui oleh Kepala Desa Tabanio, Madiansyah.
Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, dalam sambutannya mengingatkan agar semua pihak tidak saling menyalahkan.
Baca Juga:
“Kita tidak perlu mencari siapa yang benar atau salah. Fokus saja pada solusi dan jangan melebar ke masalah lama,” pesannya.
Sementara itu, Ketua HNSI Hairudin terlihat cukup kritis dengan sempat melempar pertanyaan tajam kepada pengelola mengenai apakah semua nelayan telah benar-benar menerima haknya. Namun, pengelola menepis tudingan tersebut dengan alasan adanya perbedaan tanggal dalam rekomendasi setiap pemilik kapal.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Camat Takisung, Agus Mayuri (Plt), Babinsa Takisung H. Hartoyo, Bhabinkamtibmas Nazar, serta mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).
Baca Juga:
Rapat ditutup dengan harapan agar komunikasi antara nelayan dan pengelola BBM subsidi bisa lebih terbuka, akuntabel, dan mengedepankan keadilan untuk seluruh pihak. (mus)
