BATOLA, shalokalindlnesia.com– Dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Barito Kuala bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati struktur anggaran yang menjadi landasan utama pembangunan daerah. Hasil finalisasi ini akan dituangkan dalam Keputusan DPRD sebagai persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.
Dalam rapat koordinasi, Banggar DPRD menerima berbagai usulan tambahan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Usulan tersebut disampaikan baik secara tertulis maupun lisan, mencakup berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025.
Menanggapi hal ini, TAPD menyatakan persetujuannya dan akan menyesuaikan anggaran guna menunjang prioritas SKPD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Baca Juga:
Dalam pembahasan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. SKPD penghasil PAD diimbau lebih proaktif dalam mengoptimalkan potensi daerah, khususnya melalui retribusi yang tetap mengedepankan prinsip tidak memberatkan masyarakat. Target PAD 2025 diproyeksikan untuk tidak hanya setara, tetapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan Belanja Berbasis Pelayanan Dasar
APBD 2025 akan difokuskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi prioritas sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Prioritas utama diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kesepakatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara DPRD dan TAPD dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
