BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar demonstrasi di depan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Walikota Banjarmasin, Selasa (7/11/23).
BERHARAP KPK TURUN TANGAN IKUT DALAM PENYELIDIKAN KASUS PEMBELIAN LAHAN UNTUK RUMAH DINAS WALIKOTA BANJARMASIN YANG LAGI DALAM MASALAH
Ketua Gepak Kalsel, Anang Bidik menyampikan, pihaknya meminta KPK turun ke Banjarmasin unthk turut serta melidik kasus pembelian lahan rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin yang diduga bermasalah.
Baca Juga:
“Warga sangat menginginkan kasus ini terang benderang cepat diselesaikan tangkap apabila cukup bukti pelakunya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya dan masyarakat prihatin atas Lahan Rumah Dinas Walikota Banjarmasin senilai 31 miliar Rupiah dari APBD 2022, dengan luas mencapai 2400 meter persegi.
“Kami menduga dalam proses pembelian tanah, diduga adanya peningkatan harga tanah (mark up), ” katanya.
Baca Juga:
Ia menyebutkan, pihaknya meminta LSM jangan jadi musuh pemerintah tetapi mitra untuk saling mengawasi dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi.
“Kami menginginkan adanya transparansi dalam proses pengadaan lahan rumah dinas tersebut dan memastikan bahwa dana sebesar 31 miliar Rupiah dari APBD 2022 digunakan dengan benar dan sesuai peraturan, ” tegasnya.
Ia menerangkan, bahwa saat ini sudah ada upaya penanganan dari pihak kepolisian (krimsus) dan kejaksaan tinggi (kejati), namun belum ada tersangka yang diungkapkan.
Baca Juga:
“Jika tidak ada kejelasan kasus ini, kita bakal
melakukan aksi besar-besaran di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, ” katanya.
Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi. Kami percaya bahwa harga tanah sekitar 6 sampai 7 juta per meter persegi lebih realistis. Dengan perhitungan ini, kemungkinan dana yang dikeluarkan sekitar 14 miliar Rupiah. (shalokalindonesia.com/na)
Editor: erma Sari, S. Pd
Baca Juga:
