SHALOKAL.INDONESIA, BANJARMASIN- Kakanwil Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah, menyampaikan, peran APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Selatan untuk menangani kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting serta mendukung ketahan pangan, masih perlu ditingkatkan.
“Berdasarkan data terakhir, wilayah Kalimantan Selatan menempati posisi kedua terendah dalam hal tingkat kemiskinan dengan prosentase sebesar 4,49%, ” jelasnya.
Kata dia, berdasarkan Susenas BPS
2021, persentase penduduk miskin ekstrem di Kalsel tergolong rendah dan tidak masuk ke dalam wilayah prioritas kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Baca Juga:
Namun demikian angka prevalensi angka stunting cukup tinggi di Kalimantan Selatan dan masuk menjadi 6 provinsi tertinggi
angkanya. Di sisi lain, penurunan angka stunting cukup rendah sehingga masih perlu penanganan yang lebih intensif dan serius.
“Adanya Pojok SMV (Special Mission Vehicle), merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Keuangan (khususnya BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN) sebagai sebuah ruang komunikasi antara SMV dengan stakeholder di daerah,” terangnya.
Ia berharap, mempercepat diseminasi informasi terkait produk/layanan SMV yang pada akhirnya dapat menunjang mandat SMV, serta dukungan DJKN dalam program Regional Chief Economist (RCE) yang diusung oleh Kementerian Keuangan.
(SI)
Baca Juga:
Editor: Erma Sari, S.Pd
Ket:
Ilustrasi kemiskinan. (Foto: Kompas)
