o
BANJARBARU, shalokalindonesia.com– Pada Jumat, 9 Agustus 2024, berlangsung pertemuan penting di Kota Banjarbaru antara Ketua Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pembuat Akta Tanah (IPPAD) Banjarbaru, Martius SH, dan H. Mawardi yang didampingi Ketua Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan.
Diskusi ini terkait adanya tindakan dugaan pemblokiran oleh oknum anggota IPPAD terhadap akses H. Mawardi dalam memanfaatkan layanan Notaris & PPAT di Banjarbaru.
Baca Juga:
Martius SH menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut bukan ditujukan untuk menghalangi kegiatan pribadi H. Mawardi, melainkan sebagai langkah perlindungan atas sertifikat-sertifikat yang dimiliki H. Mawardi, yang saat ini berada di bawah pengawasan PT. Mahakam Proverty Indonesia.
“Kami mengakui bahwa hingga kini masih ada oknum Notaris & PPAT yang menolak permohonan H. Mawardi untuk pembuatan Akta Jual Beli, “jelasnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula mengenai 181 sertifikat atas nama H. Mawardi yang saat ini dikuasai oleh Notaris & PPAT NH SH.
Baca Juga:
“Notaris NH telah berjanji untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada H. Mawardi, dengan disaksikan oleh Direktur PT. Mahakam Proverty Indonesia, setelah pembayaran sebesar Rp 302.500.000,00 dilakukan, ” terangnya.
Namun hingga saat ini, sertifikat-sertifikat tersebut belum juga diserahkan.Mengacu pada situasi tersebut, dan sesuai dengan:Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006.Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2016.Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 2 Tahun 2018.
Ketua Majelis Kehormatan Daerah IPPAD Banjarbaru diminta untuk segera mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh anggota IPPAD Banjarbaru agar melayani hak sipil H. Mawardi dalam memanfaatkan jasa Notaris & PPAT, terutama dalam pembuatan Akta Jual Beli yang tidak terkait dengan sertifikat-sertifikat yang saat ini dikuasai oleh PT. Mahakam Proverty Indonesia.
Baca Juga:
Selain itu, diminta untuk mengeluarkan surat kepada Notaris & PPAT NH SH, meminta agar segera menyerahkan 181 sertifikat atas nama H. Mawardi dan menerima pembayaran yang telah disepakati.
Terpisah, ketua LSM Babak Kalsel, Bahrudin Jika dalam waktu 7 hari setelah surat ini diterima tidak ada itikad baik dari pihak terkait, H. Mawardi,
Dengan dukungan LSM dan masyarakat, akan mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk mendirikan posko di depan kantor Notaris & PPAT NH SH hingga sertifikat-sertifikat tersebut diserahkan.
Baca Juga:
“Langkah tegas ini diambil oleh Majelis Kehormatan Daerah IPPAD Banjarbaru untuk memastikan bahwa hak sipil dan profesionalitas dalam pelayanan Notaris & PPAT di Banjarbaru tetap terjaga, ” katanya didampingi beberapa LSM, Kamis (22/8/2024).
Kita akan menantikan perkembangan selanjutnya untuk melihat apakah pihak terkait akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. (shalokindonesia.com/mus)
Editor: Nanang
Baca Juga:
