BANJARBARU, shalokalindonesia.com- Risiko (DJPPR) menyelenggarakan kegiatan diseminasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kegiatan yang bertajuk “Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagai Penyangga
Pembangunan Ibu Kota Nusantara” ini berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 19 s.d. 20
September 2023 di Hotel Grand Dafam Q, Kota Banjarbaru.
Baca Juga:
Kegiatan ini sebagai salah satu upaya memberikan informasi kepada para pemerintah daerah di wilayah Kalimantan dan instansi vertikal Kementerian Keuangan atas skema pembiayaan KPBU.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar
menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan saat ini memiliki prioritas untuk membangun
Baca Juga:
infrastruktur yang mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Contohnya adalah jalan lintas Banjarbaru-Batulicin dan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut.
Roy mengatakan bahwa infrastruktur tersebut memiliki nilai strategis sebagai sarana
pendukung konektivitas antara Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih Kotabaru, dan IKN. “Saat ini regulasi KPBU sudah sangat komprehensif dalam mendukung implementasi di
Baca Juga:
lapangan. Telah banyak pula skema KPBU dengan nilai investasi lebih dari Rp330 triliun,” kata
Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Kalsel Kusumawardhani. “Dengan adanya sosialisasi terkait KPBU ini diharapkan meningkatkan pemahaman. pemerintah daerah dan instansi vertikal Kementerian Keuangan. Sehingga meningkatkan.
ketertarikan dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyiapan proyek KPBU untuk infrastruktur daerah,” lanjutnya. Kusumawardhani mengatakan bahwa salah satu sasaran strategis nasional adalah.
Baca Juga:
pembangunan infrastruktur yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan di
jangka panjang. Namun, salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi adalah keterbatasan pendanaan. yang dimiliki oleh APBN. Sehingga, diperlukan alternatif pendanaan dari sumber lain, salah satunya melalui pemberdayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Timur, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Baca Juga:
Selain itu hadir juga perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian
Keuangan, Asian Development Bank (ADB), dan perwakilan masing-masing pemerintah
Baca Juga:
kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
