SAMARINDA, shalokalindonesia. com— Ketua Umum Koordinator Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UINSI Samarinda, Sadad Alwi Baihaqy, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Kalimantan Timur yang dinilai penuh ketimpangan.
Meski dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, Kaltim justru dibayangi berbagai persoalan serius yang belum ditangani secara tuntas.
Dalam keterangannya kepada awak media, Sadad menyebut bahwa mahasiswa tetap konsisten menjadi penyambung lidah rakyat dan agen perubahan. Namun, lemahnya pengawasan serta tidak adanya langkah konkret dari pemerintah membuat kepercayaan publik terus menurun.
Baca Juga:
“Fakta bahwa Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan deforestasi tertinggi menunjukkan lemahnya kontrol. Lalu di mana para penegak hukum dan wakil rakyat? Apakah mereka masih berpihak pada rakyat, atau justru ikut menikmati hasil kekuasaan?” kritiknya.
Sadad juga menyoroti insiden kerusakan tangki BBM yang menimpa masyarakat beberapa waktu lalu. Banyak warga mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah, namun tidak ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari pihak Pertamina.
“Masyarakat hanya diminta bersabar, sementara kerugian mereka diabaikan,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menilai bahwa pola komunikasi dan akses informasi dari negara kepada rakyat juga sangat terbatas. Misalnya dalam pembahasan RUU TNI, masyarakat Kaltim tidak diberi akses memahami pasal-pasal yang krusial. “Kami tidak ingin hanya mendapat versi dari pusat atau dari para buzzer. Rakyat berhak tahu dan ikut mengawal,” tegas Sadad.
Lebih lanjut, Sadad menyinggung insiden ke-23 kalinya jembatan Mahakam ditabrak kapal tongkang pada 26 April lalu. Ia menilai ini sebagai kelalaian sistemik yang terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh.
“Perlu ada transparansi dalam estimasi dana perbaikan, waktu pengerjaan, dan upaya pencegahan jangka panjang. Ini soal keselamatan masyarakat,” katanya.
Baca Juga:
Sadad mengajak seluruh elemen, terutama mahasiswa, untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif demi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
“Kita tak bisa terus-menerus bentrok karena minimnya literasi dan solusi. Yang memiliki kekuasaan, yang hidup dari pajak rakyat, harus memprioritaskan pendidikan dan pengembangan literasi, baik formal maupun nonformal,” pungkasnya. (sd)
Baca Juga:
