BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara (LBH BN) mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Tim Verifikasi Lapangan Calon Pemberi Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tahapan ketiga untuk Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum se-Kalimantan Selatan Periode 2025-2027, yang mana pada verifikasi ini dipimpin langsung oleh,Kepala Bidang Hukum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham dan Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH beserta Tim, yang mana verifikasi ini melakukan pengecekan secara factual kesiapan kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kalimantan Selatan untuk verifikasi dan terakreditasi sebagai calon pemberi bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang dilaksanakan di Kantor LBH Borneo Nusantara di Banjarmasin di wakili sebagai juru bicara Nita Rosita,SH selaku sekertaris LBH BN, Kamis (02/5/2024).
Nita menyampaikan sejak berdirinya LBH Borneo Nusantara 01 Juni 2022, kami telah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagai wujud dari visi-misi Para Pengurus Yayasan Edukasi Hukum Indonesia dan Pengurus beserta 11 Advokat yang tergabung di LBH Borneo Nusantara.
Baca Juga:
Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah mengikuti Tahap pertama yaitu Pendaftaran Akreditasi OBH melalui website: sidbankum.bphn.go.id dan tahap kedua dilakukan pengecekan terhadap berkas fisik pendaftaran pada tanggal 25 Maret 2024 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Calon Pemberi Bantuan Hukum Gratis di Wilayah Hukum Kalimantan Selatan.
Dengan keikutsertaan LBH Borneo Nusantara pada Akreditasi ini, diharapkan menjadi wadah untuk upaya mencari keadilan dan sebagai partner pemerintah dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu karena sejak berdiri hingga sekarang LBH Borneo Nusantara telah menangani litigasi sebanyak 20 (dua puluh) perkara dan nonlitigasi sebanyak 18 (delapan belas) perkara serta total klien yg telah konsultasi baik secara offline maupun online (Whatsapp dan Instagram) Sekitar 500 (lima ratus) an orang lebih.
Selanjutnya Tim verifikasi Lapangan telah memeriksa berkas yang telah diajukan saat pendaftaran dengan kondisi fisik yang ada dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami menunggu hasil verifikasi tersebut guna mendapat kelulusan sebagai OBH yang terakreditasi selama 3 tahun (2025-2027) dan akan terus mengikuti seleksi OBH yang terakreditasi oleh Kemenkumham kalsel.
Baca Juga:
Sebagaimana pernyataan dari Kepala Bidang Hukum bapak Agus Sartono, S.H., M.H. “pada hari ini ada verifikasi factual, untuk melihat kondsi LBH untuk mengajukan akreditasi kepada Pemerintah khusunya kementerian hukum dan HAM maka tim verifikator kementerian hukum dan HAM berdasarkan SOP dan ketentuan yang berlaku harus mengecek di lapangan tentang status keadaan sesuai yang diajukan syarat-syarat administrasi yang telah kami verifikasi sebelumnya.
Maka kami mengadakan verifikasi factual di lapangan menyesuaikan data-data yang telah diajukan untuk kemudian kami tindak lanjuti untuk diusulkan ke kantor pusat atas rekomendasi dari tim wilayah apakah Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara layak dan bisa lolos akreditasi, dan kami berharap tujuan bantuan hukum ini bisa lebih memaksimalkan di kalimantan selatan” dan penyataan ini dipertegas oleh Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH bapak Yulli Rachmad, S.H.
“Secara umum dinilai dari jumlah Advokat kemudian jumlah penangan perkara yang sudah dikerjakan dalam lingkup litigasi dan non-litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, bantuan hukum yang terpenting adalah legalitas dari Organisasi Bantuan Hukum apakah sudah mempunyai SK badann hukum dari kementerian hukum dan ham, dan yang jelas setelah terakreditasi LBH selanjutnya disebut pemberi bantuan hukum dapat mengakses anggran bantuan hukum baik itu dari APBN ataupun dari APBD” terangnya.
Baca Juga:
Sementara Dr.Muhamad Pazri,SH MH selaku Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI) dihubungi menyampaikan bahwa dari LBH Borneo Nusantara sendiri dari awal sudah siap dari penyiapan berkas dan memperlihatkan juga kondisi kantor dan menghadirkan paralegal dan juga para advokat dan untuk target akreditasi optimis lolos untuk periode 2025-2027 karena dari persiapan sudah disiapkan dari tahun kemarin dari pemberkasan dan administrasi dan sejak berdirinya LBH Borneo Nusantara sudah melakukan konsultasi hukum gratis, penyuluhan hukum, memberikan penanganan perkara litgasi dan non-litigasi secara gratis demi terselenggaranya opersional lebih lancer dari OBH LBH Borneo Nusantara mengikuti akreditasi yang diselengarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. (Tim LBH BN)
