BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Babak Kalimantan Selatan melakukan demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi, Senin (22/1/2024).
Ketua LSM Babak Kalsel, Bahrudin menyampaikan, pihaknya minta untuk melakukan penelisikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bimbingan teknis pada Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, sumber dana APBDP Kab.Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.500.750.000,00.
Baca Juga:
“Yang dalam kegiatan bimtek tersebut diduga ada yang tidak sesuai juknis serta tidak menutup kemungkinan diduga ada kegiatan yang fiktif sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” katanya.
Ia meminta untuk melakukan penelisikan adanya dugaan pelanggaran Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Dalam pengadaan barang dan jasa untuk konsultan perencanaan pada proyek-proyek dibeberapa SKPD di Pemkab Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2023 sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
Baca Juga:
Ia menegaskan, untuk memberikan atensi khusus kepada Kejari Hulu Sungai Tengah untuk menyelesaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kader sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023.
“Yang menurut informasi hasil audit BPKP Prov Kalsel ditemukan adanya indikasi kerugian negara serta hasil audit sudah diterima Kejari HST untuk itu tetapkan tersangkanya supaya Ada kepastian hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejati Kalsel Agung menyampaikan, pihaknya menerima dengan tangan terbuka terhadap laporan LSM.
Baca Juga:
“Laporan ini kita bakal sampaikan ke pimpinan karena laporan itu butug proses untuk menindaklanjuti, ” ucapnya.
Ia meminta, LSM untuk terus mengawal pembangunan yang ada di Kalsel agar pembangunan bisa bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat. (shalokalindonesia.com/na)
Baca Juga:
