BANJARMASIN, shalokalindonesia.comm– Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat untuk lebih aktif mengawasi penggunaan dana pajak.
Pajak yang dibayarkan masyarakat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut saat makan atau minum di rumah makan, harus dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ketua LSM BABAK Kalsel, Bahrudin menegaskan bahwa pajak yang dikumpulkan dari masyarakat seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan publik, bukan hanya untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang tidak kompeten.
Baca Juga:
“Jangan sampai dana pajak yang dikumpulkan dari rakyat hanya habis untuk membayar pegawai yang justru mempersulit masyarakat dengan birokrasi berbelit atau bahkan terlibat dalam korupsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan waktu kerja maupun uang negara,” tegasnya, Selasa (25/2/2025).
LSM BABAK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak agar setiap rupiah yang dibayarkan rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan umum.
“Masyarakat harus berani mengawasi dan mempertanyakan ke mana aliran dana pajak ini. Jika ada indikasi penyalahgunaan, jangan ragu untuk melaporkannya,” tambahnya.
Baca Juga:
Sebagai bentuk komitmen, LSM BABAK Kalsel berencana mengadakan diskusi publik serta mendorong pembentukan forum masyarakat peduli pajak.
Tujuannya adalah memastikan anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial yang nyata manfaatnya bagi rakyat.
“Jika kita diam, ketidaktransparanan akan terus terjadi, dan pada akhirnya rakyat yang paling dirugikan. Saatnya kita bersama-sama mengawal pajak yang kita bayarkan!” pungkasnya. (ban)
Baca Juga:
Editor: Nanang
