BANJARMASIN, shalokalindonesia.com– Anggota DPRD Kota Banjarbaru, H. Nurkhalis Anshari, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dalam menangani persoalan hukum yang menjerat pelaku UMKM di daerah.
Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah yang menimpa pelaku usaha lokal, Mama Khasa Banjar.
Baca Juga:
Usai bertemu langsung dengan Menteri UMKM di Jakarta, Nurkhalis menegaskan bahwa negara tak boleh abai ketika pelaku UMKM menghadapi masalah hukum, terutama yang bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap aturan administratif.
“Banyak pelaku UMKM bukan sengaja melanggar hukum, mereka hanya kurang informasi soal regulasi, perizinan, atau perjanjian usaha. Tapi langsung diproses hukum. Ini jelas tidak adil,” tegas politisi muda dari PKS itu.
Menurutnya, pendekatan represif justru bisa membunuh semangat wirausaha. Yang dibutuhkan UMKM adalah pembinaan dan pendampingan hukum, bukan kriminalisasi.
Baca Juga:
“Kami siap bersinergi dengan kementerian dan aparat hukum agar pelaku UMKM di Banjarbaru mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang layak,” katanya.
Nurkhalis juga memastikan bahwa DPRD Banjarbaru akan mengawal implementasi perlindungan hukum hingga ke tingkat kota dan kecamatan, agar tidak ada lagi pelaku usaha kecil yang takut melangkah hanya karena ketidaktahuan terhadap aturan.
Pertemuan tersebut turut membahas pentingnya edukasi hukum, pendampingan saksi ahli dari Kementerian UMKM, pembentukan Satgas UMKM, serta pelaksanaan MoU antara Kementerian dan Polri sebagai wujud perlindungan menyeluruh terhadap sektor UMKM (na).
Baca Juga:
