BANJARMASIN, shalokalindonesia.com– Dalam upaya menambah pundi-pundi negara, pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada dua tantangan besar yang sulit diberantas: korupsi yang merajalela dan penambangan liar yang terus berlangsung di sejumlah daerah.
Wira Surya Wibawa, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum UNISKA, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah berfokus pada pemberantasan kedua masalah ini, hasil yang diharapkan belum maksimal.
“Korupsi sudah menjadi masalah sistemik yang menjalar di hampir setiap sektor pemerintahan. Ditambah dengan penambangan liar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, pemerintah menghadapi jalan terjal dalam menanggulangi kedua masalah tersebut,” ujar Wira, yang juga berfokus pada isu-isu litigasi.
Korupsi di Indonesia sudah meresap pada berbagai tingkatan pemerintahan, baik daerah maupun pusat. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berjuang keras, keberadaan jaringan dan struktur yang sudah lama terbangun menjadikan tugas mereka sangat berat.
Baca Juga:
Korupsi ini tidak hanya menghambat pengelolaan anggaran negara, tetapi juga mempengaruhi kebijakan publik yang mengarah pada penyalahgunaan dana.
Di sisi lain, penambangan liar terus marak meskipun telah ada regulasi untuk mengendalikannya. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melibatkan pihak luar, tetapi juga melibatkan masyarakat yang bergantung pada sektor ini untuk penghidupannya.
Jika pemberantasan penambangan liar tidak dilakukan dengan hati-hati, hal ini berisiko menambah masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan dan pengangguran yang semakin meluas.
Baca Juga:
Di tengah kesulitan pemberantasan korupsi dan penambangan liar, pemerintah memilih untuk menaikkan pungutan pajak sebagai langkah cepat untuk menambah pendapatan negara.
Pajak menjadi pilihan karena dapat memberikan aliran pendapatan yang lebih teratur dan terukur.
“Pajak adalah sumber pendapatan yang sah dan mudah dikelola dalam jangka pendek. Meskipun pemberantasan korupsi dan penambangan liar bisa memberikan hasil yang signifikan, prosesnya membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar,” jelas Wira.
Baca Juga:
Namun, kebijakan ini seringkali tidak populer, terutama jika kenaikan pajak dianggap terlalu membebani masyarakat.
Kenaikan pajak tanpa disertai dengan peningkatan daya beli atau kualitas hidup dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menambah ketidaksetaraan sosial.
Selain itu, kelompok masyarakat dengan kemampuan lebih seringkali memiliki cara untuk menghindari pajak, yang semakin memperburuk ketimpangan sosial.
Baca Juga:
Agar kebijakan pajak dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat, Wira mengingatkan pentingnya adanya reformasi struktural.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan transparan. Tanpa adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya negara, kebijakan pajak akan terus menemui hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.”
Secara keseluruhan, meskipun pajak merupakan solusi cepat yang dapat membantu mengisi kas negara, hal ini tidak cukup jika tanpa diimbangi dengan upaya pemberantasan korupsi dan penambangan liar yang lebih efektif.
Baca Juga:
Untuk itu, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta melakukan reformasi struktural untuk memastikan bahwa pajak yang terkumpul dapat digunakan secara optimal demi kepentingan seluruh rakyat. (NA)
“Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan pajak yang diterapkan bisa lebih diterima oleh masyarakat, serta membawa manfaat jangka panjang yang lebih adil dan merata bagi negara,” tutup Wira.
Baca Juga:
