BATOLA, shalokalindonesia.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengadakan Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 serta membahas tindak lanjut dari Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023.
Rapat ini dilakukan melalui zoom meeting dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPN, Kepala Bank Kalsel Cabang Batola, serta sejumlah pimpinan SKPD terkait.
Sekretaris Daerah Batola, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, menyampaikan bahwa Pemkab Batola telah mencapai 76% dalam pemenuhan indikator MCP KPK, menempatkannya di posisi pertama se-Kalimantan Selatan. Pemkab Batola optimis dapat mencapai target 92% sebelum tahun berakhir.
Baca Juga:
“Saat ini Kabupaten Batola berada di peringkat pertama di Kalimantan Selatan dan keempat secara nasional dalam hal pencegahan korupsi. Kami akan terus berusaha mempertahankan pencapaian ini dengan terus melakukan perbaikan di berbagai sektor,” kata Zulkipli.
MCP KPK merupakan program nasional untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Kabupaten Batola, yang sudah mendapat predikat daerah bebas korupsi, terus berupaya memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh KPK. “Kami menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk terus memantau perkembangan MCP di instansi masing-masing dan mengagendakan pertemuan bulanan untuk memantau kemajuan implementasi pencegahan korupsi di delapan sektor utama,” tambahnya.
SPI digunakan untuk mengukur persepsi terkait pencegahan korupsi di sebuah instansi, dengan fokus perbedaan antara penilaian input (MCP) dan hasil atau output (SPI). Pemkab Batola berharap integrasi kedua alat ukur ini dapat memperkuat tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. (wke)
Baca Juga:
