
BALANGAN, shalokalindonesia.com – Kondisi rumah dinas guru di Desa Putat Basiun, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, kini memprihatinkan. Tak lagi dihuni oleh tenaga pendidik, bangunan yang dulunya menjadi fasilitas tempat tinggal bagi guru ini tampak kosong, tak terurus, dan mengalami banyak kerusakan.
Rumah-rumah yang merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Balangan ini sebelumnya ramai ditempati para guru. Namun seiring waktu, penghuni rumah mulai menghilang, sebagian karena pensiun, hingga akhirnya seluruh unit dibiarkan kosong.
“Dulu banyak guru tinggal di situ, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Rumah-rumahnya kosong semua,” ungkap Najib, warga Desa Putat Basiun, Selasa (6/5/2025).
Najib menyebut, kondisi bangunan kini sudah jauh dari kata layak huni. Lantai rumah banyak yang berlubang, dinding mulai retak, dan beberapa bagian terlihat lapuk termakan usia. “Kalau ada yang mau tinggal, harus perbaiki dulu. Sudah banyak yang rusak,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikbud Balangan, Marsono, membenarkan bahwa rumah-rumah tersebut merupakan aset milik dinas yang dibangun di atas lahan milik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Ia juga mengakui bahwa usia bangunan tersebut sudah cukup tua, karena dibangun sejak Balangan masih menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.
“Aset itu memang milik Disdik dan berdiri di atas lahan PGRI,” jelas Marsono.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada rencana teknis dari Disdikbud untuk memperbaiki bangunan rumah dinas tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya siap memproses usulan perbaikan jika ada permintaan resmi dari pihak sekolah.
“Kalau memang ada guru yang ingin menempati, kepala sekolah bisa mengajukan usulan perbaikan. Prosesnya harus melalui proposal resmi, agar rumah dinas bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya,” terangnya.
Marsono juga menambahkan, belum ada satu pun proposal perbaikan yang masuk hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa Disdikbud tidak akan melakukan renovasi tanpa adanya kejelasan penggunaan, untuk menghindari pemborosan anggaran.
“Belum ada satu pun proposal perbaikan yang masuk hingga saat ini. Kami tidak akan melakukan renovasi tanpa kejelasan penggunaan, karena itu bisa jadi pemborosan anggaran,” tegas Marsono.
(Shalokalindonesia.com/Sidiq)