BANJARMASIN, shalokalindonesia.com – Suasana di kantor DPRD Kalimantan Selatan mendadak memanas, Kamis (17/4/2025), saat ratusan massa dari LSM Sakutu, sejumlah LSM Banua, serta warga dari Banua Enam Bersatu turun ke jalan, menyuarakan tuntutan dengan tegas dan lantang.
Aksi ini membawa empat poin utama yang dinilai sangat penting dan mendesak bagi kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
1. Tegakkan Perda, Stop Angkutan Tambang Liar!
Massa mendesak DPRD Kalsel segera menegakkan Perda Provinsi Kalsel Nomor 3 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012, terkait pengaturan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang serta perkebunan.
“Mengapa angkutan batubara masih bebas melintasi jalan negara seperti Mataraman–Sungai Ulin, Tapin, Balangan, hingga Tabalong? Jalan rusak parah, masyarakat menderita!” seru koordinator aksi dalam orasinya.
2. Tolak Stadion Baru Sebelum Renovasi Lama Tuntas
Baca Juga:
Mereka juga menolak pembangunan Stadion Internasional di KM 17 Gambut, selama renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin belum diselesaikan. “Lebih baik perbaiki dulu infrastruktur yang rusak daripada bangun stadion baru,” kata salah satu peserta aksi.
3. Segera Bangun Jalan By Pass Martapura–Tanjung
Pembangunan jalur alternatif Martapura–Tanjung dinilai sangat strategis untuk membuka akses ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Mereka menuntut proyek ini segera direalisasikan, mengikuti jejak keberhasilan jalan By Pass Banjarbaru–Batulicin.
Baca Juga:
4. Audit Total Kinerja SKPD dan BUMD, Soroti PUPR!
Tuntutan terakhir adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SKPD dan komisaris BUMD yang dinilai tidak profesional dan tidak kapabel. Khususnya Dinas PUPR Kalsel, yang terseret kasus OTT KPK pada 6 Oktober 2024.
Aksi yang digelar secara damai ini berlangsung tertib namun penuh tekanan moral kepada para wakil rakyat.
Baca Juga:
Massa berharap tuntutan mereka bukan hanya didengar, tapi benar-benar ditindaklanjuti secara konkret. (na)
Editor: Nanang
Baca Juga:
