BANJARMASIN – Sidang perkara dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan SPJ fiktif di UPT Puskesmas Angsau, Tanahlaut periode 2019-2020 dengan terdakwa Eko Wahyudianto kembali digelar pada Rabu (16/4/2025) malam.
Adapun agenda persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanah laut, Khadavi Muttaqein sebagai saksi.
Khadavi Majelis Hakim menanyakan kepada Khadavi soal perannya dalam proses pencairan SPJ yang ternyata diketahui tidak sesuai dengan prosedur.
Baca Juga:
Selain itu, dalam persidangan juga terungkap bahwa apa yang diterangkan Khadavi bertolak belakang dengan sebagian saksi sebelumnya.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa saksi Khadavi kurang teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas, dan hanya beracuan pada stempel dan paraf dari terdakwa.
Kemudian tim penasihat hukum terdakwa pun mencecar saksi bahwa keterangannya berbeda jauh dengan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya yakni Adiya.
Baca Juga:
Bahkan penasihat hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim agar mengkonfrontir keterangan dari saksi Khadavi ini.
Selain Khadavi, juga dihadirkan sejumlah saksi lainnya yakni Rinawati selaku mantan Kepala Puskesmas Angsau, kemudian Rusmayanti dan Julian.
Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim yang diketuai Fidiawan pun menunda sidang dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda saksi-saksi.
Baca Juga:
Sementara itu JPU, Agung menyoroti terkait dengan fakta terungkap bahwa ada beberapa dokumen SPJ yang tidak lengkap namun ternyata tetap bisa dicairkan.
“Memang faktanya ada beberapa dokumen SPJ yang tidak lengkap, tapi itu bisa lolos dan dicairkan,” katanya ditemui usai persidangan.
Terdakwa Eko Wahyudianto sendiri duduk di kursi pesakitan terkait dengan dugaan korupsi BOK dan SPJ fiktif di UPT Puskesmas Angsau, Tanahlaut periode 2019-2020.
Baca Juga:
Berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, kerugian yang muncul sebesar Rp 267.056.800.
