JAKARTA, shalokalindonesia.com– Dunia pendidikan kembali diguncang isu sensitif setelah beredar kabar bahwa anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) mengalami pemangkasan.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, meskipun belum ada kejelasan langsung mengenai instruksi dari Presiden Prabowo. Ironisnya, pendidikan dan kesehatan tidak masuk dalam skala prioritas, padahal keduanya merupakan investasi penting bagi kemajuan bangsa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa kementeriannya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun.
Baca Juga:
Dari total anggaran Rp 56,6 triliun, pemotongan terbesar terjadi pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang sebelumnya sebesar Rp 6,01 triliun kini dipangkas hingga 50 persen.
Satryo berharap agar anggaran tersebut bisa dikembalikan demi menjamin keberlangsungan pendidikan tinggi.
Pemangkasan ini menuai reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Muhammad Aris Saputra, mahasiswa FTIK UINSI Samarinda, menyoroti kemungkinan lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akibat berkurangnya subsidi.
Baca Juga:
“Bagaimana mungkin Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 jika akses pendidikan tinggi semakin sulit? Kebijakan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Selain itu, Aris juga mempertanyakan minimnya respons dari mahasiswa di fakultas yang seharusnya fokus pada pendidikan.
“Ke mana suara mahasiswa yang seharusnya kritis terhadap isu ini? Mengapa justru fakultas lain yang lebih vokal? Apakah ada sesuatu yang keliru dalam kepengurusan DEMA atau organisasi mahasiswa lainnya?” tambahnya.
Baca Juga:
Sebagai bentuk perlawanan, mahasiswa berencana menggelar aksi protes di Universitas Mulawarman malam ini. Mereka mengajak seluruh mahasiswa untuk bergerak bersama dalam mengawal isu ini.
“Rencana aksi sudah disusun oleh DEMA FTIK. Jika kita hanya diam, kebijakan ini akan terus berlanjut tanpa adanya perlawanan,” tegas Aris.
Gelombang protes diperkirakan akan semakin meluas jika pemerintah tidak memberikan klarifikasi terkait kebijakan pemangkasan ini. Akankah suara mahasiswa mampu mengubah arah kebijakan, atau justru ini menjadi awal dari krisis pendidikan tinggi di Indonesia?
(sy)
Baca Juga:
