BATOLA, shalokalindonesia.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Kuala menggelar rapat bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala, Kamis (4/7/2024).
Anggota DPRD Batola, Jauhar Arif menyampaikan, Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2044.
“Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Jarenang bahwa HGU di Desa Jarenang seluas 780 Ha (400 Ha sudah diberikan ganti rugi/tali asih dan 380 Ha masyarakat meminta untuk dikeluarkan dari HGU),” ucapnya.
Baca Juga:
Kemudian, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Asia Baru bahwa HGU di Desa Asia Baru seluas 94 Ha (34 Ha sudah diberikan ganti rugi/tali asih)
Terakhir, Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Jambu bahwa HGU di Desa Jambu seluas 1.000 Ha (98,83 Ha sudah diberikan ganti rugi/tali asih);
“Masyarakat Desa Jambu menginginkan luasan HGU hanya 550 Ha (3 Km dari Sungai Barito) dan
Camat Kuripan, Kepala Desa Asia Baru dan Jambu diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi/tali asih oleh PT.TAL,” jelasnya.
Baca Juga:
Pembatasan kegiatan lahan perkebunan di Desa Jarenang, Asia Baru dan Jambu Kecamatan Kuripan akan diakomodir di pasal ketentuan umum zonasi dan pasal penjelasan.
(shalokalindonesia.com/na)
Editor: Nanang
Baca Juga:
