SHALOKAL. INDONESIA, BANJARMASIN- Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan, H. Rif’atul Hidayat perdana mengikuti persidangan dalam kasus dugaan pemotongan dana biaya hidup penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) .
Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin dan terdakwa mengikuti persidangan secara online, Rabu (1/2/2023).
Baca Juga:
Jaksa Penuntut Umum, Setyo Wahyu menyampaikan, terdakwa didakwakan karena diduga melakukan pemotongan dana pemerintah biaya hidup Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,7 miliar.
” Dari tahun 2010 hingga 2021 Kampus Universitas NU Kalsel menerima bantuan dana dari pusat berupa biaya hidup untuk mahasiswa, ” katanya.
Ia bilang, sebelum menerima bantuan, terdakwa mewakili Universitas untuk mengikuti bimbingan teknis di Bandung, agar bisa lebih memahami lagi pengelolaan keuangan
Baca Juga:
“Terdakwa mengumpulkan mahasiswa untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan validasi data, ” terangnya.
Ia menambahkan, kurang lebih ada 294 mahasiswa yang telah dipotong bantuan biaya hidupnya.
“Terdakwa berdalih pemotongan biaya itu untuk digunakan sebagai asuransi jiwa, skripsi dan wisuda dan ternyata digunakan untuk keperluan pribadi, ” ucapnya.
Baca Juga:
Ia menjelasnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sementara itu, Kuasa Hukum, Syamsul Hidayat menyampaikan, pihaknya bakal melakukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut.
Baca Juga:
“Kami meminta dalam persidangan dihadirkan terdakwa secara langsung agar kelancaran sidang,” tuturnya. (SI)
Editor: Erma Sari, S.Pd
Ket foto: Persidangan. (Foto: si)
Baca Juga:
