SHALOKAL. INDONESIA, JAYAPURA-Anggota TNI yang menjadi pelaku pembunuhan disertai mutilasi empat warga Nduga di Timika, Papua, menjalani persidangan di Mahkamah Militer III Jayapura. Keluarga korban berharap pengadilan menghukum pelaku dengan vonis maksimal.
Sidang kedua terhadap lima anggota TNI pelaku mutilasi ini dilaksanakan pada Selasa (10/1) dengan agenda mendengar keterangan para saksi. Empat saksi datang ke ruang sidang, sedang dua saksi memberikan keterangan secara daring.
Keluarga korban datang mengikuti proses persidangan kali ini. Salah satunya adalah Pale Gwijangge, yang merupakan kakak sepupu salah satu korban yang bernama Arnold Lokbere.
Baca Juga:
Kepada VOA, Pale mengatakan keluarga korban meminta keadilan, dengan dijatuhkannya hukuman maksimal, yaitu vonis mati.
“Kami menuntut hukuman mati, bukan karena kejahatan-kejahatan biasa. Tapi ini kejahatan kemanusiaan yang menembak, membunuh menghilangkan jejak, terus barang buktinya dihilangkan,” kata Pale.
“Kepala manusianya dipotong, kepala tidak ada, kaki tidak ada, tangan tidak ada, dan kami kremasi itu cuma sebagian tubuh, sehingga keluarga menuntut hal yang sama dilakukan kepada para pelaku,” tambahnya.
Baca Juga:
Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini dilakukan anggota TNI terhadap empat korban di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022. Keempat orang ini diklaim keluarga, datang dari Nduga ke Mimika untuk berbelanja bahan bangunan.
Keempatnya adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan Atis Tini. Setelah dibunuh, korban dimutilasi dan dibuang ke sungai. Hanya bagian tubuh utamanya yang ditemukan oleh tim pencari, sedangkan seluruh bagian kaki, tangan dan kepala masih hilang.
Enam anggota TNI dan empat warga sipil ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca Juga:
Mestinya Diadili Secara Sipil
Keluarga korban sebenarnya berharap pelaku menjalani sidang etik terlebih dahulu dan diberhentikan sebagai anggota TNI. Jika sudah diberhentikan, para pelaku bisa dihadapkan di pengadilan umum. Dengan demikian, sidang dapat dilakukan di Mimika, dan keluarga korban dapat mengikuti secara langsung karena jarak lebih dekat. Namun, harapan itu kandas karena TNI memutuskan sidang dijalankan di Mahkamah Militer yang ada di Jayapura.
“Sekarang, harapan kami bergantung kepada hakim di Pengadilan Militer. Kami sangat berharap sekali, hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya buat keluarga, karena keluarga kami tidak akan dihidupkan lagi,” tambah Pale.
Baca Juga:
Meski begitu, Pale menyebut proses peradilan di Mahkamah Militer III Jayapura ini cukup terbuka. Keluarga korban mengikuti proses sejak persidangan pertama yang dilakukan pada 12 Desember 2022. Sayangnya, dalam sidang yang digelar pada Selasa (10/1), Pale menilai ada upaya menggiring opini untuk mengesankan bahwa para korban adalah anggota dari Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).
“Ya, keluarga tadi sudah dengan tegas menyatakan bahwa mereka, empat korban adalah benar-benar warga sipil, dan sudah menyampaikan secara terbuka dan seluruh aktivitas mereka,” kata Pale
“Kami keluarga juga memberikan dokumen informasi akurat, tentang seluruh aktivitas para korban, identitas korban, aktivitas keseharian, pekerjaan, itu yang kami sudah sampaikan secara tertulis ke Pengadilan Militer tadi,” ujarnya lagi.
Baca Juga:
Pale juga mengatakan, jika digelar di pengadilan umum, keluarga yakin hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati atau setidaknya hukuman seumur hidup. Sampai saat ini, keluarga belum sepenuhnya yakin bahwa Mahkamah Militer akan mampu memenuhi keinginan tersebut, meskipun harapan itu masih ada. (Si/VOA)
Editor: Erma Sari, S. Pd
Tiga tersangka sipil pembunuhan dan mutilasi dihadirkan di Polres Mimika, 30 Agustus 2022. (Foto: Courtesy/Humas Polda Papua)
Baca Juga:
