SHALOKAL. INDONESIA, JAKARTA- Menanggapi pernyataan Azwar Anas, dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Hempri Suyatna menilai ketidakefektifan program-program pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah dimulai dari para birokrat sendiri.
“Itu, saya kira bentuk-bentuk komodifikasi kemiskinan. Artinya, bahwa kemiskinan itu masih dipandang sebagai sebuah proyek. Kemiskinan itu masih dipandang sebagai sebuah komoditi,” ujarnya kepada VOA, Minggu (29/1).
Baca Juga:
Akhirnya, justru elite pemerintah lupa bahwa pengentasan kemiskinan adalah merupakan sebuah komitmen moral dalam membantu masyarakat,” tambah dia.
Hempri, mengutip pernyataan Menteri PAN-RB, mengatakan dari sisi praktik anggaran sebenarnya perubahan bisa dilakukan. Jika selama ini rapat-rapat terkait kemiskinan diselenggarakan di hotel berbintang, maka bisa saja praktik itu dipindah ke tengah masyarakat. Rapat terkait upaya pengentasan kemiskinan digelar di desa dengan melibatkan masyarakat itu sendiri.
Pola semacam itu, katanya, paling tidak bisa mengalihkan anggaran rapat dan studi banding agar langsung mengalir ke masyarakat desa dan sekaligus berdampak pada upaya pemberdayaan. Langkah kecil itu juga akan berdampak langsung pada program pengentasan kemiskinan. Pembenahan kecil itu bisa dijalankan jika memang rapat mengenai kemiskinan masih perlu dilakukan.
Baca Juga:
Namun, Hempri mendorong perubahan yang lebih mendasar, yang dia sebut sebagai perubahan paradigma pengentasan kemiskinan dan perubahan paradigma pemberdayaan.
“Karena selama ini banyak program-program berlabel pemberdayaan, tapi ternyata kalau kita lihat sisi substansinya tidak mencerminkan sebagai sebuah program pemberdayaan,” ujarnya.
Dasar perubahannya adalah memindah pola pikir dari pengentasan kemiskinan sebagai sebuah proyek menjadi bagian dari komitmen moral.
Baca Juga:
Sehingga, filosofi program pengentasan kemiskinan akan mengarah pada substansi program. Pemberdayaan bukan semata-matanya label. Program-program yang dikembangkan masyarakat sendiri, berorientasi pada kemandirian dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin,” tegasnya.
Kemiskinan Naik Sedikit
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan rutinnya menyatakan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia naik 0,03 persen atau sekitar 200.000 orang, dari posisi Maret ke posisi September 2022.
Baca Juga:
Tingkat kemiskinan pada September 2022 ditetapkan pada angka 9,57 persen, yang setara dengan 26,36 juta penduduk miskin. Sementara pada Maret 2022, BPS mencatatkan angka penduduk miskisn 26,16 juta orang.
Angka tingkat kemiskinan 9,57 persen menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 belum pulih dari sebelum pandemi COVID-19. Pada September 2019 misalnya, tingkat kemiskinan dinyatakan mencapai 9,22 persen. BPS menyebut salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan Indonesia adalah kecilnya lapangan pekerjaan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pernyataan secara daring dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyatakan optimismenya bahwa target penurunan kemiskinan akan tercapai.
Baca Juga:
“Kita memang mentarget 2024 itu memang sampai di delapan persen, ini kemiskinan. Untuk kemiskinan ekstrem, itu kan memang ada sekitar 4 juta ya, dari seluruhnya,” tandasnya.
Fokus pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem empat juta penduduk itu, kata Amin, sudah dilakukan sejak 2021. Pemerintah menetapkan program khusus di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota dalam penghapusan kemiskinan seacara ekstrem. Sementara tahun 2022, kata Amin, ada lebih 200 kabupaten/kota yang menjadi target pemerintah melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
“Di samping itu, kita menanggulangi kemiskinan melalui dua skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemarin ini malah kita kaitkan dengan PEN, ya Pemulihan Ekonomi Nasional,” tambahnhya.
Baca Juga:
Target pemerintah, pada 2024 kemiskinan ekstrem akan menjadi nol persel, dan Amin yakin bisa mencapainya.
“Kecuali ada hal-hal yang luar biasa ya. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang sudah kita lakukan,” tandasnya lagi. (SI/VOA)
EDITOR: Erma Sari, S. Pd
Dr Hempri Suratnya, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol, UGM. (Foto: Dok Pribadi)
Baca Juga:
