BANJARMASIN, shalokalimdonesia.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan menggelar Taujihad MUI menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden, DPR-RI/ MPR-RI, DPRD, dan DPD-RI Tahun 2024,
Berdasarkan Taujihad Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-92/DP-MUI/XII/2023, tentang PEMILU 2024 yang adil, jujur, dan damai dengan ini menyerukan kepada umat Islam Kalimantan Selatan.
“MUI menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam Pemilu 2024 dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai bangsa, menghindari politik golongan dengan tetap menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah yang didasari pelaksanaan nilai-nilai Ad-din, ” kata Ketua MUI Kalsel, H. Husin Nafarin.
Baca Juga:
MUI menyerukan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam Pemilu dengan menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) serta menolak praktik politik transaksional, politik uang. manipulasi suara, dan jual beli suara.
Ia mengatakan, MUI mengingatkan masyarakat Banua, khususnya umat Islam Banua bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Berdasarkan Hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia II tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
Selain itu, MUI menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang ikut terlibat dalam kontestasi politik praktis untuk menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah dalam menerapkan politik yang berakhlak mulia, politik yang bebas, jujur, dan adil serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang.
Baca Juga:
MUI juga mengimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (Polri). Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desamenjaga integritas dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Ia menghendaki agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional mengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparsialitas sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
“MUI mendorong agar Pemimpin Nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas, dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan,” ucapnya
Baca Juga:
Terakhir, MUI menyerukan kepada media massa, media elektronik, dan media online untuk bersikap netral dan pro aktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong, hoaks, atau ujaran kebencian sehingga mampu menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi informasi selama proses Pemilu.
“Maka dari itu, dukungan dari Korem 101/Antasari dalam membantu Polda Kalsel, sangatlah efektif dalam suksesnya pemilu yang kondusif. Terlebih, didukung oleh masyarakat dengan kesadaran hukum yang kuat, berdemokrasi yang bagus dan jadi pemilih yang baik,” kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso.
Adi Santoso juga mengatakan, dari tahapan Pemilu memasuki masa pencoblosan dapat berjalan lancar dan aman karena kegagalan dalam pelaksanaan pemilu dapat membawa dampak yang sangat serius bagi negara.
Baca Juga:
“Kita bersama-sama berdoa dan bersinergi agar proses Pemilu berlangsung dengan damai demi kepentingan Bangsa. Hal ini juga akan menjadi penentu kebaikan dan stabilitas Negara dalam upaya menjaga keamanan dan keberhasilan transisi kepemimpinan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengutarakan, pemilu harus dijaga dan dikawal bersama-sama karena keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu akan menjadi bukti kematangan kita dalam berdemokrasi.
Winarto menyebutkan, 11 ribu personil TNI/Polri dan Linmas yang akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta masing-masing tersebar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kalsel.
Baca Juga:
Maka dari itu, kita sudah siap mengamankan jalannya Pemilu hingga ke desa terpencil yang memerlukan transportasi air sesuai dari tahapan pencoblosan, perhitungan hingga kembalinya kotak suara ke Provinsi,” tutur Winarto.
Senada dengan Kapolda, Danrem 101/Antasari, melalui Kasrem 101/Antasari, Kolonel Inf Hari Santoso menuturkan, pihaknya menugaskan kurang lebih 2 ribu personil untuk membantu Polda Kalsel dalam pengamanan Pemilu nantinya.
“Memang mulai hari ini personil kami sudah mulai bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat menjelang Pemilu dan jajaran Korem 101/Antasari siap mendukung Polda Kalsel saat melalkukan pengamanan Pemilu dilapangan,”cetusnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri menyampaikan, distribusi logistik tingkat kecamatan sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar.
“Delapan poin yang diluncurkan MUI sangat bagus dan kami memberikan apresiasi, ” ucapnya.
Ia menyebutkan, KPU memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat bisa menggunakan hak suaranya dengan baik.
Baca Juga:
Tepisah, Ketua Bawaslu Kalsel, Aris Mardiono menyampaikan, pihaknya memegang teguh dan komitmen netralitas propesional.
“Delapan Poin MUI ini sebagai pedoman dan anjuran kepada masyarakat agar bisa memberikan hak suaranya dan menciptakan suasana pemilu yang damai,” katanya.
Ia bilang, dirinya menyikapi politik uang dan memberikan tindak tegas, apabila ada yang melakukannya sesuai dengan peraturan berlaku.
Baca Juga:
“Langkah terbaik yaitu pencegahan sebelum terjadi, potensi-potensi pelanggaran bisa diatas dengan baik seperti politik uang dan sebagainya, ” pungkasnya. (shalokalindonesia.com/na)
Editor: Erma Sari, S. Pd
Baca Juga:
