BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel) turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Aksi tersebut dipusatkan di depan Gedung DPRD Kalsel, atau dikenal sebagai “Rumah Banjar,” pada Selasa (31/12/2024).
Mahasiswa memulai aksi dengan long march dari Siring 0 Kilometer menuju Gedung DPRD. Mereka tiba sekitar pukul 11.15 WITA dengan mengenakan almamater masing-masing sambil membawa spanduk bertuliskan pesan-pesan protes seperti “Tolak PPN 12%,” “Tahun Baru Pajak Baru,” dan “Kebijakan Menindas Rakyat.”
Baca Juga:
Dalam aksi ini, mereka juga melakukan teatrikal “tiarap,” sebagai simbol kondisi masyarakat yang terpuruk akibat kebijakan tersebut.
Ketua BEM SI Kalsel, Muhamad Syamsu Rizal, mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan semakin membebani rakyat kecil yang sudah mengalami tekanan ekonomi.
“Aksi tiarap ini adalah bentuk perlawanan kami, menggambarkan rakyat yang dipaksa tunduk dan tidak berdaya akibat kebijakan yang tidak berpihak. PPN 12% akan melemahkan daya beli masyarakat,” tegas Syamsu.
Baca Juga:
Mahasiswa mendesak DPRD Kalsel untuk segera menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan kenaikan ini.
“Kami berharap DPRD dapat memperjuangkan suara rakyat dan menekan pemerintah untuk membatalkan kebijakan ini. Kenaikan PPN hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat kecil,” lanjutnya.
Kenaikan PPN ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak adil dan justru akan mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah.
Baca Juga:
Hingga aksi berlangsung, belum ada perwakilan DPRD Kalsel yang menemui para demonstran. Meski begitu, mahasiswa menegaskan akan terus menyuarakan penolakan hingga tuntutan mereka didengar.
Teatrikal “tiarap” yang juga dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta menjadi bentuk solidaritas nasional dalam menentang kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. (na)
Baca Juga:
