BANJARBARU, shalokalindonesia.com- Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyerap aspirasi mahasiswa dalam aksi demonya oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di Kantor Gubernur Kalsel, pada Jum’at (2/5/2025) siang.
Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk dan berjalan menuju halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Jajaran personil kepolisian dan Satpol-PP berbaris, Gubernur H. Muhidin turun tangga dan langsung berbaur dengan sejumlah mahasiswa yang bersorak “Hidup mahasiswa”.
Baca Juga:
Turut didampingi sejumlah pejabat SKPD Kalsel, Gubernur H. Muhidin bersama Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X. Febry Aceng Loda menemui mahasiswa, kemudian menyimak setiap tuntutan aksi demo tersebut.
Diawali dengan atraksi teatrikal puisi, seorang mahasiswa berwajah kucel dan berpakaian compang camping itu mengekspresikan diri dalam menyimbolkan tentang peristiwa pendidikan di Banua. Menyaksikan itu, Gubernur H. Muhidin tersenyum dalam menyerap aksi mahasiswa tersebut.
Hari ini aksi demo mahasiswa menuntut ada lima poin yaitu evaluasi tata kelola sistem pendidikan khususnya 3T. Alhamdulillah, kita tanyakan tadi cuma 2 sekolah saja yang tertinggal dan kita akan terus memantau itu,” sampai Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Baca Juga:
Pendidikan yang tertinggal adalah SMA Paringin, Balangan dan SMA Sapala, Paminggir, HSU. Kemudian, Gubernur H. Muhidin menyebut poin kedua adalah kesejahteraan tenaga pendidik.
Saat ini, Gubernur H. Muhidin telah mendorong PPPK bagi para guru-guru di Kalsel sebanyak SMK (860), SMA (1030) dan SLB (251), bahkan tunjangan untuk para guru pun dinaikkan agar menambah gajih tersebut.
“Ketiga mengenai ketimpangan infrastruktur pendidikan di Kalsel. Memang rencananya kita memperhatikan itu, jika ada laporan dari adek-adek mahasiswa pun dipersilahkan beritahu kami dan bahkan, jika ada perbaikan WC pun kita bantu,” tegas H. Muhidin.
Baca Juga:
Hal itu, menurut H. Muhidin menyebut wewenang yang masih tanggungjawab dari Pemprov Kalsel seperti sekolah-sekolah negeri. Pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan pendidikan agar terus maju.
Keempat, Gubernur H. Muhidin menerangkan terkait evaluasi program makan gratis menjadi wewenang pusat. Sehingga uang 300 Milyar dari APBD Kalsel, pihaknya dapat memanfaatkan untuk keberlangsungan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di Banua.
Anggaran pendidikan sekitar 2 Triliun itu akhirnya bertambah, menurut Gubernur H. Muhidin bersyukur karena kebijakan itu tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Alokasi dana pendidikan ini, pihaknya akan fokus kepada sekolah-sekolah yang kurang mampu dalam meningkatkan sarana prasarana.
Baca Juga:
“Terpenting adalah akreditasi ULM sekarang adalah unggul. Sebelumnya hampir akreditasi C, jika ada kesalahan dari dosen maka harusnya ke personalnya bukan ke perguruan tinggi. Hal itu kita perjuangkan ke pusat kemarin,” pungkasnya. (adpim)
