BARABAI, shalokalindonesia.com – Pjs Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Faried Fakhmansyah membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di HST. Bertempat di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Sabtu (12/10/2024).
Dalam sambutannya, H Faried Fakhmansyah mengatakan, pentingnya menerapkan SPM dalam setiap layanan, karena standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, yang juga penyelenggara pelayanan dasar, SPM merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Ini adalah bagian dari kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan standar kepada masyarakat, dimana ukurannya adalah tingkat kepuasan masyarakat,” katanya.
Dalam penerapannya, SPM harus bisa menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Jadi bekerja itu bukan prosedural tapi subtansial, bagaimana kita bekerja dengan mengetahui makna dari pekerjaan itu,” jelasnya.
Baca Juga:
Ia juga mengajak kepada seluruh Perangkat Daerah atas kewenangannya maka gunakanlah sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Dimana ujung dari adanya Pemerintahan adalah Good Governance, Pemerintahan yang baik dengan ciri orang yang mengerjakannya profesional, sistemnya efektif, efesian, cepat dan hasilnya pelayanan prima kepada masyarakat,” ungkapnya.
Diakhir sambutannya, ia menegaskan bahwa SPM sebenarnya bukan rutinitas, bukan prosedural tapi subtansial, bagaimana Pemerintah berusaha dengan kemampuan, kewenangannya dan berkat program-program terbaik yang akan dilaksanakan bisa membuat masyarakat semakin hari semakin terbantu.
Baca Juga:
Sementara, kepala Bagian Pemerintahan Setda HST, Sahri Ramadhan selaku penyelenggara menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan diantaranya mensinergikan OPD pendukung pelaksanaan SPM sedini mungkin, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan ketersediaan anggaran.
“Peserta berjumlah 89 orang dari tujuh SKPD lingkup Pemkab HST,” katanya.
Narasumber kegiatan dari Pemerintah Provinsi Kalsel yakni Biro Pemerintahan Setda Kalsel, Satpol PP dan Damkar Kalsel, BPBD Kalsel, Dinas Perkim Kalsel, Dinas PUPR Kalsel, Dinas Sosial Kalsel, Dinas Pendidikan Kalsel, Dinas Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel dan Dinas Kesehatan Kalsel.
Baca Juga:
Turut hadir, Sekretaris Daerah HST Muhammad Yani, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur HST, Para Kepala OPD pemangku SPM dan undangan lainnya.
(shalokalindonesia.com/Bisyrul)
Baca Juga:
