BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Dit Reskrimsus Polda Kalsel Ungkap Kasus Pencabulan dan ITE Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Konferensi Pers pada hari Selasa (20/06/2023) yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Suhasto, S.I.K., M.H., selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kalsel.
Konferensi Pers ini diadakan di Ruang Rapat Dit Reskrimsus Polda Kalsel pukul 13.45 Wita.
Dihadapan rekan-rekan media cetak, online dan elektronik, Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Suhasto memulai Konferensi Pers dengan menyampaikan informasi tentang pengungkapan tindak pidana terkait dengan perlindungan anak
dan informasi serta transaksi elektronik di wilayah Kalsel.
Kombes Pol Suhasto menyampaikan, Dit Reskrimsus Polda Kalsel telah berhasil mengungkap kasus yang melibatkan tindak pidana terhadap anak dan kejahatan yang terkait dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Kalsel ini merupakan bagian dari komitmen Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, S.I.K., M.H. dan jajaran dalam menjaga keamanan dan
perlindungan anak di wilayah Kalsel.
Dirinya menerangkan, terungkapnya kasus ini berawal dari adanya laporan oleh seorang warga berinisial DL pada tanggal 6 Juni 2023 lalu bahwa anaknya menjadi korban pencabulan oleh seorang laki-laki berinisial MPH (28) warga Banjarmasin.
Berdasarkan laporan tersebut, petugas dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel bergerak cepat mengamankan tersangka MPH di Jalan Martapura Lama Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Rabu (16/6/2023).
“Tersangka yang merupakan seorang oknum tenaga pendidik atau guru honorer melakukan aksinya itu sejak bulan Agustus 2022 hingga Mei 2023 didua lokasi berbeda yakni di Komplek Timur Perdana Jalan Veteran Banjarmasin dan Jalan Martapura Lama, Komplek Bumi Banua Indah Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, ” katanya.
Ia bilang, dalam kurun waktu tersebut, berdasarkan pengakuan tersangka sudah ada korban sebanyak enam orang anak dibawah umur, dengan video asusila yang dibuat oleh korban atas perintah tersangka sebanyak 30 buah video.
Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Suhasto
mengungkapkan, modus yang dilakukan oleh
tersangka MPH yakni dengan menyewa jasa Prank dengan akun bernama JASMINE yang didapat di media sosial Telegram untuk melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Korban.
“Setelah aktivitas VCS korban tersebut direkam dan dikirimkan ke Pelaku oleh jasa Prank, kemudian video rekaman tersebut digunakan oleh tersangka untuk mengelabui dan melakukan tipu muslihat kepada Korban, ” ucapnya.
Lanjut Kombes Pol Suhasto, tersangka kemudian
berbohong kepada Korban dengan mengatakan
bahwa ada akun Instagram @…veyourloveeer yang ternyata akun tersebut milik yang bersangkutan sendiri akan menyebarkan rekaman VCS yang dilakukan oleh Korban.
“Karena takut tersebar, korban lalu mau disuruh oleh tersangka MPH untuk menghubungi akun Instagram tersebut dan kemudian diminta untuk menuruti apa saja yang diinginkan oleh akun Instagram itu, ” cetusnya.
Setelah Korban menuruti keinginan akun Instagram tersebut untuk membuat beberapa video asusila dan direkam oleh tersangka yang kemudian hasil rekaman tersebut dikirimkan oleh tersangka MPH ke WhatsApp Grup bernama Pokmay yang beranggotakan beberapa orang.
Menurut Dir Reskrimsus, tersangka MPH sudah
mengalami orientasi sex menyimpang sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan alasan tersangka melakukan aktifitas asusila tersebut kepada anak dibawah umur karena yang bersangkutan lebih banyak bersosialisasi dengan anak-anak.
“Terlebih profesi tersangka yang merupakan
seorang guru dan membuka bimbingan belajar
tingkat SD dan SMP sehingga memudahkan
tersangka mengendalikan anak-anak dan
dimanipulasi pikirannya, hingga membuat
tersangka memiliki kepuasan tersendiri,” ucapnya.
Atas perbuatannya, tersangka MPH dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang- undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (shalokalindonesia.com/rls)
Editor: Erma Sari, S. Pd
Ket foto: Konferensi pers. (Foto: Polda Kalsel)
