BANJARMASIN, shalokalindonesia.com– Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama seluruh perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Publikasi Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan.
Dihadiri oleh BPKAD, Bawaslu, dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, BPKPAD Kota Banjarmasin, perwakilan perbankan, serta awak media di wilayah Kota Banjarmasin, kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas kinerja fiskal APBN dan APBD terkini, isu-isu strategis, dan analisis tematik lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.
KEADAAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN AWAL TAHUN 2024
“Pengaruh Tantangan Stabilitas Harga, Kondisi Geopolitik Internasional dan Nasional”
Periode awal tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, karena sejumlah konflik geopolitik warisan tahun 2023 masih berlanjut tahun ini. Kondisi perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian, baik dalam politik internasional, ketegangan geopolitik, maupun stabilitas harga komoditas.
Khusus di Indonesia, di awal tahun 2024 ini ditandai dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum baik Pilpres maupun DPR. Di tengah keadaan tersebut, peran fiskal di awal 2024 berupaya keras untuk terus menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di Kalimantan Selatan.
Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan tersebut antara lain:
1. Kalsel masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,69%, masih di bawah ratarata nasional yang mencapai 5,04%.
2. Laju inflasi Kalsel masih terkendali di angka 2,79% yoy, sedikit berada di atas rata-rata inflasi nasional yang mencapai 2,571% yoy.
3. Surplus perdagangan terus berlanjut di Bulan Januari 2024 sebesar US$ 1.081,69 juta. Jika dibandingkan dengan Bulan Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 14,83%.
4. Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara dengan porsi 92,76%.
5. Perekonomian di Kalsel berkontribusi sebesar 1,31% terhadap pereknomian di Indonesia.
PERKEMBANGAN KINERJA APBN DAN APBD
“Kinerja APBN di awal tahun untuk mendukung kegiatan persiapan Pemilu serentak 2024
”Kinerja APBN di awal tahun 2024, khususnya di sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp1,11 Triliun. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhannya negatif 53,75%, khususnya di penerimaan Pajak.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 32,71% dengan realisasi sebesar Rp157,93 miliar. Realisasi total belanja negara sebesar Rp4,52 Triliun atau 11,95% dari pagu.
Capaian ini meningkat 47,84% dibandingkan tahun lalu. Dari sisi pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk wilayah Kalimantan Selatan mencapai 4,39% atau sebesar Rp942 miliar.
Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPh yang memberikan kontribusi sebesar Rp726,18 miliar dan PPN yang memberikan kontribusi Rp158,79 miliar.
Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 48,1%, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 23,2%, dan sektor industri pengolahan sebesar 9,75%.
Secara komulatif, seluruh sektor utama mengalami kontraksi pada Bulan Januari 2024 kecuali sektor Industri Penglahan, sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan sektor Konstruksi.
Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp661,90 miliar. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp15,24 miliar dan penerimaan lainnya Rp646,67 miliar. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya harga ekspor komoditas CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp157,93 miliar atau 12,72% dari target, tumbuh 32,71% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (1,20%) dan PNBP Lainnya (98,80%). PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp4,52 triliun, atau sebesar 11,95% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp378,77 miliar (4,33% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp4,14 triliun (14,24 dari pagu).
Khusus untuk belanja barang, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh kegiatan persiapan Pemilu. Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja di awal tahun 2024, salah satunya adalah dengan implementasi kontrak Pra DIPA. Pendaftaran kontrak Pra DIPA di tahun 2024 ini meningkat 88,24%. Pada tahun 2023, kontrak Pra DIPA hanya 51, sedangkan di tahaun 2024 ini tercatat 96 kontrak.
Dukungan APBN 2023 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM.
Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 3.867,05 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras di Bulan Januari 2024 ini telah tersalur 496 ton. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 47.459 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 18.948 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 9.383 Metrik Ton.Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar 4,14 triliun atau sebesar 14,24%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 47,09%.
Realisasi DBH sebesar Rp2,69 Triliun (17,42%), Realisasi DAU sebesar Rp966,08 miliar (11,34%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp378,40 Miliar (15,79%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp99,95 miliar (6,84).
Realisasi TKD tertinggi di awal tahun ini adalah Kab. Hulu Sungai Utara sebesar 15,92%.“KINERJA APBD: Kinerja Realisasi Pendapatan APBD Kalsel 2023 Mengalami Kenaikan 202,27%”Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Januari 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,44 Triliun atau sekitar 11,71% dari target, meningkat sebesar 202,27% jika dibandingkan tahun lalu.
Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu 16,37%.Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, disumbang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp3,89 T, dengan kontribusi 87,65% terhadap total pendapatan Daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp763,40 miliar (1,83%) tumbuh 40,82%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp488,57 miliar. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp1,42,1 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp36,35 miliar.
Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan paling tinggi pada belanja barang/jasa yaitu mencapai 213%, sedangkan belanja modal meningkat 94%, dan belanja pegawai hanya meningkat 17% jika dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja APBD terbesar di Bulan Januari 2024 adalah Pemerintah Prvinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp322,44 miliar (2,77%).
